Thursday, 27 June 2013 09:53   
ISPO Bukan Saingan RSPO

Perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak perlu bingung soal keberadaan ISPO dan RSPO. “ISPO merupakan kewajiban. Sertifikat ISPO menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah taat pada semua aturan yang berlaku di Indonesia. Tidak perlu mengkaitkan dengan pasar. Kalau sudah aturan maka penghargaan pasar akan menyusul,”kata  Hendrajat Natawidjaja, Direktur Tanaman Tahunan, Ditjen Perkebunan.

ISPO tidak bisa dikatakan lebih baik atau lebih jelek ketimbang RSPO. Kedua-duanya baik hanya pendekatanya berbeda. ISPO berdasarkan pada aturan yang berlaku, sehingga tidak ada istilah mayor dan minor, semua prinsip dan criteria harus dilaksanakan. Bila tidak memenuhi syarat maka harus diperbaiki dulu.

ISPO juga menjadi alat kampanye hijau bagai kelapa sawit Indonesia. Dengan sertifikat ISPO berarti semua aturan yang mewajibkan kelapa sawit berkelanjutan ditaati, berarti kelapa sawit itu ramah lingkungan.

Sertifikat bisa diberikan per kebun atau atas nama kelompok usaha. Sertifikat yang diberikan pada kelompok usaha syaratnya l semua kebun di kelompok itu  sistimnya sama dan diawasi secara ketat oleh manajemen kelompok perusahaan itu.

Saat ini sudah ada 266 orang auditor ISPO yang tersebar di lembaga sertfikasi, perusahaan perkebunan, dinas-dinas yang membawahi perkebunan dan konsultan.Sosialisasi juga terus dilaksanakan di propinsi sentra sawit sedang ke luar negeri ke RRC, India dan Pakistan sebagai pembeli utama.

ISPO juga terus melakukan pendekatan pada lembaga sertifikat lain seperti ISCC (International Sustainability and Carbon Certificate).dan IFEU untuk membuat perhitungan emisis gas rumah kaca sederhana tetapi tetap kredible. Demikian juga dengan RSPO dan komisi Uni Eropa.

Untuk memenuhi EU RED (Renewable Energy Directive) maka ISPO sudah membuat kriteria emisi gas rumah kaca dan  mengurangi penyebab emisi gas rumah kaca. Emisi methane pada limbah cair dihilangkan dengan metahane capture yang akan wajib tahun 2020. Dengan insentif pemerintah maka sebelum tahun 2020 diharapkan 60% dari PKS sudah melaksanakan methan capture. Demikian juga untuk memenuhi kriteria USA EPA.

Saat ini ada 10 perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO. Ada 15 lagi yang sudah dalam tahap akhir untuk mendapatkan sertifikat. Tahun 2013 ditargetkan 200 perusahaan proses auditnya sudah selesai. ISPO untuk petani plasma dan swadaya juga sudah siap.Prinsip dan kriterianya sudah diujicobakan di beberapa kebun plasma.

Darrel Webber , Sekjen RSPO menyatakan RSPO dan ISPO tidak saling berkompetisi melainkan saling melengkapi. Prinsip utama ISPO adalah aspek legalitas yaitu sesuai aturan dan di RSPO hal pertama sebelum mendapat sertifikasi adalah aspek legalitasnya harus terpenuhi.

ISPO bersifat wajib sedang RSPO sukarela, yang minta adalah pasar. ISPO berasal dari pemerintah sedang RSPO merupakan kesepakatan antar stakeholder. ”Dua-duanya harus hidup. Seperti Pesi cola dan Coca cola sampai sekarang dua-duanya juga berkembang, tidak ada masalah,” katanya. (MEDBUN 115)

 

Add comment


Security code
Refresh

KOMODITI

News image

Petani Sawit Akan Ajukan "Judicial Review" UU Perusakan Hutan

DENPASAR, KOMPAS.com - Petani kelapa sawit nasional menilai UU No.13/2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan sangat merugikan dan berpotensi "menghilangkan" keberadaan petani sawit swadaya.  Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasin...

READMORE
News image

Harga Karet Sulit Bangkit

MedanBisnis - Medan. Harga karet alam di pasar internasional sulit untuk bangkit dalam waktu dekat karena terhadang rendahnya Harga minyak mentah yang telah berlangsung sejak kuartal III tahun lalu. Sekretaris Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Ga...

READMORE
News image

Riset LSM dinilai diskreditkan industri kelapa sawit

Jakarta (ANTARA News) - Berbagai kalangan menilai riset yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) cenderung mendiskreditkan industri kelapa sawit di Indonesia dan merupakan kampanye negatif. Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo di Jakarta, Kami...

READMORE
News image

Pemerintah Kaji Tata Niaga Tembakau

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah akan meninjau ulang penerbitan tata niaga tembakau. Pasalnya, tidak adanya regulasi perdagangan dan pendistribusian tembakau saat ini dinilai menghambat produktivitas petani dan pabrik tembakau di dalam negeri yang har...

READMORE
News image

Gapkindo: harga karet masih sulit naik

Medan (ANTARA News) - Gabungan Perusahaan Karet Indonesia atau Gapkindo memperkirakan harga karet masih sulit bergerak naik atau akan terus tertekan akibat harga minyak mentah dunia yang diduga masih rendah. "Gapkindo menilai harga karet sulit bangki...

READMORE
News image

Industri Sawit Desak Pemerintah Restrukturisasi Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Pelaku industri kelapa sawit meminta kepada pemerintah untuk melakukan restrukturisasi aturan untuk guna mendukung hilirisasi produk sawit.  Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati (GIMNI), Sahat Sinaga menjelaskan, selama ini...

READMORE
News image

Gapkindo : Ekspor Karet ke RRT Terganggu

Medan - Gabungan Perusahaan Ekspor Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Utara (Sumut) mendesak pemerintah mengatasi gangguan ekspor karet ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terjadi sejak Januari 2015 akibat adanya kebijakan Bea dan Cukai negara it...

READMORE
News image

Hingga Maret, Pemerintah Lanjutkan Survei Kelapa Sawit

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian akan melaksanakan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk petani swadaya. Proses sertifikasi ini akan dimulai dengan dilaksanakannya survei pada Januari hin...

READMORE
News image

Disbun Riau Buat Pilot Project Komoditas Lada di Riau

MEDBUN.NET - Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, khususnya yang bergerak di usaha perkebunan, Disbun Riau terus menghadirkan inovasi terbaru sebagai pilihan bagi pelaku usaha perkebunan. Setelah sebelumnya Disbun Riau mengembangkan tana...

READMORE
News image

Kebun Teh Akan Dikembangkan di Perbatasan Kulonprogo-Magelang

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Perkebunan teh akan dikembangkan di tiga desa Kabupaten Magelang yang perbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, DIY. Pengembangan teh menjadi komoditas tanaman produksi ini digagas oleh Pemerintah kedua kabupaten ini. Selai...

READMORE
  • Teknologi
  • Kesehatan
  • Daerah
  • Budidaya

REDAKTUR PELAKSANA

Yuwono Ibnu Nugroho


REDAKSI

Hendra J Purba, Suntoro, Yogi Riswanto,

Desputriayu, Nia, Puspa

ALAMAT REDAKSI

Kanpus Kementerian Pertanian,  Gedung C. Lt.5 Ruang 507. Jl. RM. Harsono No. 3 Ragunan Jakarta 12550 Indonesia. Telp. 021-78846587, Fax: 021-78846587, Hunting Telp: 021- 7815380 ext. 4529, E-mail: media_perkebunan@yahoo.co.id, website www.mediaperkebunan.net

Template Joomla 1.6

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.