Setiap perusahaan harus segera berbenah untuk menghadapi audit menyeluruh untuk mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil Foundation). Dimana pemerintah mewajibkan tahun 2014 seluruh perusahaan kelapa sawit harus memililiki sertifikat ISPO.

Demikian kesimpulan yang dapat diambil dari seminar “ Penilaian Usaha Perkebunan” di Jakarta (19/12). Acara tersebut akan berlangsung selama 3 hari hingga Rabu Mendatang (21/12).

Selain itu, beberapa informasi terkait ISPO juga terkuat dalam seminar tersebut. Antara lain, untuk perusahaan yang tidak mengaudit kebunnya hingga tenggat waktu yang ditentukan, maka kebunnya akan ditetapkan sebagai kelas E untuk masa pembangunan , dan kelas V untuk masa operasional (nilai terendah). Artinya perusahaan hanya memiliki waktu 4 bulan untuk masa pembangunan dan 6 bulan untuk masa operasional untuk bisa menaikkan kelas kebun pada tingkat aman, minimal kelas C atau III lalu mengusulkan diaudit untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Jika tidak maka izin usaha perkebunannya akan dicabut.

Perusahaan yang berhak mengusulkan untuk diaudit adalah yang telah mengikuti penilaian kebun dan memperoleh hasil kelas minimal C untuk masa pembangunan atau min III untuk masa operasional.

Sejumlah kriteria yang digunakan pada penilaian usaha perkebunan juga digunakan dalam audit ISPO. Hanya saja proses penilaiannya ISPO akan lebih ketat karena dilakukan oleh petugas dari lembaga sertifikat independent  seperti PT. Sucofindo atau PT. Mutu Agung.  Sehingga perusahaan-perusahaan yang mungkin mendapatkan nilai yang tinggi melalui mekanisme evaluasi yang tidak objektif, pada penilaian usaha perkebunan, maka besar kemungkinan pada penilaian ISPO tidak lolos.

Hal-hal yang dinilai dalam rangka penerbitan sertifikat ISPO pada dasarnya mengacu pada berbagai aturan yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Tidak hanya menyangkut teknis budidaya, juga terkait dengan ketenagakerjaan, lingkungan, sosial, legalitas dan keberlanjutan.